Gelar Aksi Hari Buruh, Desak Perlindungan Hak Pekerja.

Tuban – Ratusan Buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Mahasiswa melakukan unjuk rasa, Rabu (01/05/2013). Mereka menuntut perbaikan hak dan kesejahteraan para Buruh. Yang selama ini dinilai masih terkesan tidak diperhatikan.
Massa gabungan dari SPN DPC Tuban, Liga
Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia (GMNI) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Mengawali
aksinya dari Eks Terminal Tuban yang dilanjutkan Konvoi menuju Kantor
DPRD Tuban.
Aksi dilanjutkan ke Kantor Pemkab Tuban,
melalui Jalan Basuki Rachmad, Jalan Veteran dan Jalan RA Kartini.
Sesampainya di Kantor Pemkab, mereka berorasi meminta dipertemukan dengan
Bupati dan Wakil Bupati Tuban.
Tidak berselang lama, perwakilan aksi
diperbolehkan masuk ke Pemkab Tuban untuk dipertemukan dengan Wakil
Bupati Tuban, Noor Nahar Husein dan jajaranya. Serta Ketua DPRD Tuban
dan anggota Komisi C DPRD Tuban.


Dalam pertemuan tersebut, perwakilan
massa mendesak pencabutan peraturan Badan Penanggulangan Jaminan Sosial
(BPJS). Karena dinilai memberatkan buruh. Salah satunya, pembayaran
premi mahal, upah bagi kuli bangunan, kuli pertambangan, dan kuli
kebersihan sangat murah.
Selain itu, pengawasan ketenagakerjaan
di Kabupaten Tuban selama ini dinilai masih lemah. Hal ini menyebabkan
hak-hak buruh kurang mendapatkan perhatian. Dan optimalisasi buruh lokal
untuk dipekerjakan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tuban.
Ketua DPC SPN Tuban, Kusmen mengatakan
komitmen Pemkab dan DPRD untuk mendukung hak-hak buruh diminta tanda
tangan dalam surat pernyataan bersama. Sebagai jaminan formal bahwa
eksekutif dan legislatif mendukung tuntutan buruh.
“Kita selalu menjadi korban adanya
aturan yang memberatkan buruh. Dengan demikian, hapus adanya
outsourcing. Yang selalau membuat buruh tertekan dan tidak ada jaminan
kesejahteraan,” Kata Kusmen.
Sementara itu, menurut Wakil Bupati
Tuban, Noor Nahar Husein, saat menemui pendemo mengatakan dirinya sudah
mengintruksikan kepada dinas terkait untuk bertindak cepat menangani
segala jenis kasus buruh. Dan berharap sebelum kasus berkembang besar,
dapat dikoordinasikan dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait.
“Kalau ada permasalah buruh yang tidak
bisa diselesaikan, nanti saya yang akan turun langsung. Aturan Jamsostek
itu masih akan direncanakan, kita akan mengusulkan agar lebih
mementingkan konten lokal, ” ungkapnya.Ratusan Buruh Tuban Aksi Doa Bersama di Jalur Pantura.
Tuban - Ratusan buruh dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban bersama dengan sejumlah aktivis Mahasiswa gabungan melakukan aksi turun jalan dalam memperingati Hari Buruh se-Dunia yang jatuh pada hari ini, Rabu (01/05/2013).
Dalam melakukan aksinya tersebut ratusan buruh yang telah berkumpul dan akan menuju kantor Pemerintah Kabupaten Tuban itu menggelar doa bersama di bundaran patung jalan Teuku Umar, Tuban yang merupakan jalur pantura.
Dengan menggunakan lebih dari seratus kendaraan sepeda motor dan satu kendaraan pick up ratusan buruh yang merupakan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Tuban memulai aksinya dari jalur panturan jalan Teuku Umar, Tuban.
Saat sampai bundaran Patung Letda Sucipto, depan kantor DPRD Tuban tersebut ratusan pekerja itu melinkar di bundaran patung untuk melakukan doa bersama. "Ayo semua melingkar di untuk berdoa sebelum kita mulai aksi ini. Semoga yang menjadi tujuan kita akan tercapai," Ujar Kosmen, yang merupakan koordintaor dalam aksi tersebut.

Setelah melakukan doa bersama di perempatan patung jalur Pantura tersebut, ratusan pekerja melanjutkan aksinya menuju kantor Pemkab Tuban dengan pengawalan ketat petugas kepolisian Polres Tuban. Disepanjang jalan mereka terus melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasinya dan mengajak para pekerja lain untuk bergabung menyuarakan hak-hak buruh.
"Mari semua para buruh baik dari perusahaan apapun kita bergabung berserikat untuk menyuarakan aspirasi. Jangan pernah takut untuk berserikat, karena itu adalah hak mutlak kebebasan untuk kita," ajak Kosmen, kepada buruh lain saat melakukan orasi di sepanjang jalan.
Saat sampai di kantor Pemkab Tuban mereka langsung ditemui oleh wakil Bupati Tuban, serta jajaran Muspida Tuban. Adapun sejumlah tuntutan dari para buruh Tuban adalah supaya adanya pengawasan terhadap tenaga kerja yang ada di wilayah Tuban, serta tentang jaminan sosial yang layak bagi buruh dan sejumlah tuntutan yang lainnya.
"Pengawasan tenaga kerja di wilayah Tuban masih tumpul, pasalnya masih banyak permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja yang tidak tertangani," terang Saiful, peserta aksi yang lain.
Setelah melakukan dialog dan menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kabupaten Tuban ratusan pekerja dan mahasiswa tersebut langsung membubarkan diri dengan tertib dengan dikawal ratusan petugas kepolisian.
Hari Buruh, Serikat Pekerja Kepung Gedung Pemkab.

Tuban –
Peringati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei,
Serikat Pekerja Nasional di Tuban Jawa Timur kritisi kinerja Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban. Ratusan buruh melakukan aksi
demonstrasi di Depan Kantor Pemkab. Rabu (01/05/2013)
Rombongan buruh sebelumnya melakukan
konvoi sepeda motor menyusuri Jl. Teuku Umar, Jl. Sunan Kalijogo, Jl.
Basuki Rahmat menuju Jl. Veteran Tuban, hingga akhirnya sampai di depan
gedung sekitar pukul 10.15 WIB. mereka juga sempat melakukan orasi dan
do’a bersama di Bundaran Patung depan DPRD.
Dengan membawa spanduk serta poster
mereka melakukan orasi di depan gedung pemkab. Mereka menuntut
pemerintah mencabut Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) karena dinilai merugikan buruh.
“Dalam UU BPJS kami disuruh membayar
premi, padahal kami telah menyisihkan 2% dari gaji untuk Jaminan Hari
Tua (JHT), Buruh disuruh menabung sendiri untuk kesejahteraannya,”
ungkap Kusmen ketua DPC SPN Tuban dalam orasinya.
Para buruh itu juga menuding Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) kabupaten tugas naker tidak pecus
melaksanakan tugas pengawasannya terhadap perusahaan, terutama terkait
kesejahteraan tenaga kerja. Mereka menuntut agar fungsi pengawasan yang
ada di daerah dicabut dan dikembalikan ke pusat.
“Buruh di kabupaten tuban sampai saat ini tidak memperoleh jaminan sosial seperti yang dijanjikan pemerintah,” tambah Kusmen.
Setelah beberapa saat lamanya melakukan
orasi, 12 perwakilan pendemo memasuki gedung Pemkab dan ditemui Wakil
Bupati Tuban Noor Nahar Husein, Ketua DPRD Kristiawan dan beberapa
anggota komisi C, dan Kepala Dinas Sosial dan Naker, Nurjanah.
Menghadap para perwakilan pendemo, Wabup
berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan buruh terutama terkait
masalah-masalah yang ada di daerah, ” Kami akan terus mendorong Disnaker
untuk melaksanakan fungsinya sebaik-baiknya, Kalau memang ada kasus
yang tidak tertangani dengan baik dari dinas, nanti bisa dinaikkan ke
kami,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD mengatakan
pihaknya mendukung usaha para buruh untuk memperjuangkan tuntutannya
terkait pencabutan UU BPJS.
“Selama ini kami juga sudah menjalin
komunikasi dengan SPN melalui Komisi C. Kalau UU BPJS barangkali akan
sulit karena membutuhkan prosedur dan tahapan yang panjang, tetapi kita
akan memperjuangkan bagaimana implementasi turunan Undangi-undang itu
jangan sampai merugikan merugikan buru,” ungkap Kristiawan.
Aksi unjuk rasa tersebut berakhir
setelah Wakil Bupati mau untuk keluar dan menemui para pendemo di depan
pintu gerbang kantor Pemkab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar